Tindakan Buruh Tuntut Kenaikan UMP, Massa “Kejar” Edy ke Rumah Dinas

Massa “Kejar” Edy ke Rumah Dinas
Tindakan buruh menampik kenaikan Gaji Minimal Propinsi (UMP) Sumatera Utara 2019 sebesar 8,03 % kembali bersambung, Selasa (6/11) siang. Akan tetapi tindakan kesempatan ini sudah sempat diwarnai kekacauan.
Masalahnya komponen buruh jengkel sebab kelamaan menanti kedatangan sang Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi. Bahkan juga, sangkin ngototnya ingin berjumpa Edy, komponen buruh ‘mengejarnya’ sampai ke rumah dinas di Jalan Sudirman Medan.

2x didemo, 2x juga Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tidak menjumpai buruh. Beberapa buruh juga geram. Pemegang komando massa langsung mengarahkan buruh untuk masuk ke kantor gubernur yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (6/11).

“Seluruh massa maju satu langkah ke depan,” kata komando tindakan dari pengeras nada. Massa juga maju beberapa langkah. Lalu komando kembali minta buruh dari Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) maju beberapa langkah kembali.

Massa yang di barisan depan awalannya lelaki, langsung bertemu dengan barisan Polisi Wanita (Polwan). Komando juga memerintah, massa buruh wanita geser ke depan. Sesudah rapi, massa maju kembali serta ikut serta tindakan sama-sama dorong.

Tindakan buruh di muka Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/11/2018) siang.

Keadaan makin memanas. Massa wanita tertekan di muka. Yang lelaki langsung geser ke depan. Demikian juga di barisan Polisi. Mereka meningkatkan pasukan dibagian luar gerbang.

Tindakan sama-sama dorong sudah sempat berjalan lama. Sebelum pada akhirnya, massa ditenangkan komando. Juga sempat berlangsung perang mulut pada Polisi serta massa buruh. Komando tindakan coba menentramkan. Barisan Polisi juga pada akhirnya dikit mundur mengarah gerbang.

Dalam unjuk perasaan itu, buruh menampik UMP Sumut yang naik cuma 8,03 %. Buat mereka, itu tidak manusiawi. Bahkan juga angkanya ikut sampai dianalogikan seperti harga lontong sayur tiada telur yang dikonsumsi waktu sarapan.

Seperti didapati, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi sudah menyepakati UMP 2019 naik 8,03 % dari tahun 2018. UMP tahun 2018 sebesar Rp2.132.188,66 alami kenaikan jadi Rp2.303.403.43 atau naik seputar Rp171.214,75. Berarti /hari, kenaikan gaji buruh cuma Rp5.700.

Erwin Manalu, pentolan SBSU 1992 menggantikan komando. Ia langsung membentak beberapa polisi yang berkesan menghambat massa untuk massa. “Abang-abang Polisi, janganlah memporovokasi. Upah kalian kami yang bayar. Janganlah halang-halangi kami,” ungkapnnya.

Ia ikut jengkel dengan Gubsu yang berkesan tidak berani menjumpai massa. Semenjak demo masalah penolakan UMP yang dikerjakan tempo hari, Edy Rahmayadi memanglah belum menjumpai beberapa buruh. “Wahai Edy, Anda baru disumpah jadi gubernur. Serta Anda yang berambisi jadi gubernur. Tetapi Anda tidak gentleman. Anda cuma berkoak-koak. Tetapi melawan rakyat Anda melarikan diri,” katanya.

Di kesempatan itu, beberapa buruh juga minta kepastian apa Edy berani membuat kebijaksanaan di luar PP Nomer 78 Tahun 2015 yang dijadi penentu UMP. Edy mesti memakai hak diskresinya menjadi gubernur.

Massa menuntut UMP Sumut naik jadi Rp2,9 juta. Angka itu keluar sesudah komponen buruh lakukan analisis serta survey pasar masalah Keperluan Hidup Wajar (KHL). Beberapa buruh juga menyangka, angka 8,03 % cuma akal-akalan pemerintah. Termasuk juga, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang menyepakati serta menetapkannya di Sumut.

“Kami menyangka dewan pengupahan ialah kartel. Ada pendapat jika ada mafia dalam pengupahan ini,” kata Amin Basri, salah satunya perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Industri (FSPI).

Ia ikut menagih janji Gubsu Edy Rahmayadi sewaktu kampanye lantas, di mana siap memperjuangkan hak-hak serta kesejahteraan golongan buruh. “Kami menagih supaya Gubsu berani keluar dari PP 78/2018 serta surat edaran Menaker yang meningkatkan UMP sebesar 8,03 %. Kekecewaan yang sama kami berikan pada Kadisnaker Sumut, Depeda Sumut serta serikat buruh, yang manakah pantas kita sangka ada kartel serta mafia gaji murah di kantor Gubsu atas penentuan UMP 2019,” tuturnya.

Dia memaparkan, UMP DKI 2019 telah diputuskan sejumlah Rp3,9 juta, serta UMP Sumut telah diputuskan sebesar Rp2,3 juta lebih. “Kenapa Propinsi Sumut tidak lakukan survey KHL di 33 kabupaten/kota di Sumut. Survey yang kami kerjakan berdasar pada catatan statistik yang kami dapatkan, UMP bisa jadi banyaknya sebesar Rp2,9 juta. Ada pengunduran gaji di Sumut. Karena jika pada 2005 UMP DKI serta Sumut cuma sekitar Rp430 ribu, tetapi sesudah 10 tahun kita jauh tertinggal nilai UMP dengan DKI bahkan juga Riau serta Aceh. Jika ada kartel pengupahan di Sumut,” tuturnya.

Orator yang lain, seseorang wanita yang mengakui dari SBSI’92 Kabupaten Toba Samosir, minta Gubsu berani menjumpai massa buruh untuk mengemukakan jawaban. Ia mengkritik Edy Rahmayadi janganlah cuma memerlukan nada golongan buruh saat ingin diambil waktu pemilihan kepala daerah.

“Tolong aduan kami ikut disikapi pak. Pemimpin itu mesti melayani. Tampung masukan kami. Saya dari Kabupaten Tobasa, sehari tidak makan serta satu malam tidak tidur memperjuangkan golongan kecil di kabupaten saya. Kita meminta Gubsu berani menjumpai massa buruh di Sumut. Jika tempo hari ada komponen nelayan yang diusir waktu berorasi sebab disangka bukan masyarakat Sumut, kami semua komponen buruh adalah masyarakat Sumut,” teriaknya yang diterima tepok tangan beberapa ratus massa buruh.

Tidak berhasil berjumpa Edy Rahmayadi di kantornya, buruh mengejarnya sampai ke rumah dinas di Jalan Sudirman. Sekira jam 15.00 WIB, massa buruh dibawah pimpinan Natal Sidabutar (Sekjend Serbundo), Ahmadsyah atau Eben (Ketua GSBI Sumut) serta Amin Basri (Ketua FSPI Sumut), datang di gerbang depan Rumah Dinas Gubsu. Mereka langsung berorasi.

Beberapa puluh aparat dari Satpol PP Pemprov Sumut berjaga-jaga, berupaya menahan supaya buruh tidak masuk area rumah dinas. Di pagar rumah dinas Gubsu, tampak belasan mobil terparkir. “Gubernur barusan terima kunjungan Wakil Gubernur Riau, semenjak jam 10, tidak tahu apa masih tetap berjalan,” kata seseorang petugas Satpol pada wartawan.

Beritanya, Edy Rahmayadi sudah sempat bersedia terima perwakilan dari sembilan komponen buruh yang lakukan tindakan itu di dalam rumah dinasnya. Akan tetapi, Edy bersedia berbicara bila massa buruh tidak bertahan serta bergabung di jalan yang bisa menyebabkan terganggunya arus jalan raya di lokasi Jalan Sudirman.

Mendapatkan penawaran itu, langsung perwakilan buruh sedih serta menampik mentah-mentah keinginan Gubsu itu. Pasalnya mereka terasa kemauan Edy tidak logis. “Bagaimana mungkin kami tinggalkan rekanan kami yang tengah berbicara di (rumah dinas Gubsu). Kita satu pengaturan. Apalagi jika tidak di jalan, kemana kami ingin menempatkan kendaraan kami? Terkecuali Pak Edy buka pintu gerbangnya serta membiarkan kami masuk,” kata seseorang buruh.

Beberapa buruh sudah sempat pilih bertahan di muka rumah dinas Gubernur sampai pada akhirnya pilih bubar serta mengakui akan lakukan tindakan sama dengan jumlahnya massa yang tambah lebih besar kembali.

Terpisah, Ketua Dewan Pengupahan Sumut, Maruli Silitonga menjelaskan, memang tidak ada survey KHL yang dikerjakan sebelum bahasan serta penentuan UMP. Hal itu sesuai dengan Permenaker 21/2016 mengenai KHL, di mana KHL dihitung berdasar pada UMP tahun berjalan. “Sementara untuk rumusan serta perhitungannya telah tertuang pada PP 78/2015 serta surat edaran Menaker sebesar 8,03 % atas kenaikan UMP. Kami mustahil keluar dari koridor ketentuan perundang-undangan yang ada,” tuturnya.

Dianya tidak mau menyikapi sindirian atau tuduhan komponen buruh masalah terdapatnya kartel atau mafia gaji murah di Depeda Sumut. “Namanya masukan ya mesti kita dengarlah, biarlah saja mereka mengemukakan apakah yang mereka ingin. Tetapi yang pasti satu kali lagi, kami mustahil keluar dari koridor ketentuan main yang laku. Karena kami ikut sisi dari pemerintah. Mungkin sebab ada persepsi yang berlainan atas ketentuan itu, itu saja,” tuturnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here