Sengkarut Suap Pilkada Garut

Suap Pilkada Garut
Kantor Panwaslu Garut, Sabtu 24 Februari 2018 siang, didatangi Unit Pekerjaan Antimoney Politics Bareskrim Polri dengan Satgasda Jawa barat serta Polres Garut, Jawa Barat. Tanpa ada perlawan, polisi menangkap Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri serta Komisioner KPUD Garut Ade Sudrajad.

Keduanya disangka terima suap atau gratifikasi pada masalah yang sama, untuk melepaskan satu diantara akan calon pasangan dalam Pilkada serentak di Kabupaten Garut 2018.

Atas sangkaan tindak pidana terima suap/gratifikasi untuk melepaskan satu diantara calon dalam Pilkada Kabupaten Garut, ” kata Direktur Reserse Kriminil Umum Kombes Umar Surya Fana, pada, Minggu (25/2/2018).

Keduanya dijerat Pasal 11 serta 12 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Polisi juga menguber kejahatan bersihkan uang pasif serta aktif beberapa tersangka dengan pidana pokok korupsi, yang tertuang dalam Pasal 3 serta 5 Undang-undang TPPU.

Mengenai tanda bukti yang diambil alih penyidik dari tangan Komisioner KPUD Garut Ade Sudrajat yaitu, 1 unit Daihatsu Sigra putih nomor polisi Z 1784 DY, dan 3 unit telepon genggam.

Sesaat dari Ketua Panwaslu Heri Hasan Basri yaitu 1 buah buku rekening, bukti transfer Rp 10 juta, dan 4 unit telepon genggam.

Polisi mengakui telah memperoleh titik jelas pihak mana yang menyogok petinggi penyelenggara Pilkada di Garut itu. Tetapi, polisi masih tetap memerlukan bukti beda yang memperkuat pernyataan itu.

” Telah ada pernyataan dari tim berhasil mana, cuma kita tengah kumpulkan penambahan alat bukti untuk mensupport pengakuannya, ” kata Umar.

Dalam pengumuman hasil verifikasi akan calon peserta pilkada Bupati-Wakil Bupati Garut, pada 12 Februari lantas, sejumlah dua gunakan dari enam akan calon (balon) peserta pilkada Garut, Jawa Barat dari usungan partai politik (parpol) serta perorangan dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Keseluruhan cuma empat calon yang memiliki hak ikuti pilkada 27 Juni yang akan datang. Dalam Surat Ketentuan KPU Garut bernomor 86/PL. 03. 3-Kpt/3205/KPU-Kab/ISI/2018 lewat rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati serta wakil bupati Garut yang kerjakan KPU Kabupaten Garut hari ini, mengambil keputusan.

Empat gunakan calon yang dinyatakan lolos diantaranya ; pasangan petahana Rudy Gunawan-Helmi Budiman yang diusung partai PKS, Gerindra serta NasDem, Agus Hamdani-Pradana Aditya Wicaksana yang diusung partai PPP serta PAN, Alirahman-Dedi Hasan Bachtiar yang diusung partai Golkar-PDIP serta Hanura dan satu pasangan perorangan Suryana-Wiwin Suwindayati.

Sedangan dua pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi yaitu bekas Bupati Garut Agus Supriadi – Imas Aan Ubudiyah yang diusung partai Demokrat serta PKB Agus, dan calon perorangan Soni-Usep.

www.mantappoker.com

Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga akan kirim tim ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk lakukan supervisi pada Panwaslu Kabupaten Garut. Langkah itu di ambil menyusul ditangkapnya Ketua Panwaslu oleh polisi pada Sabtu, 24 Februari 2018.

Ketua Bawaslu RI Abhan menyebutkan operasi tangkap tangan yang menerpa komisioner KPU serta Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, mencederai sistem demokrasi yang tengah berjalan. Argumennya, korps penyelenggara pemilu tengah menggalakkan pergerakan tolak politik uang serta penambahan integritas.

Abhan mensupport langkah kepolisian mengolah masalah suap pada anggotanya dengan selesai. Ia juga memohon kepolisian supaya menindak orang yang memberi suap.

” Bawaslu selekasnya menindaklanjuti masalah ini dengan memberhentikan sesaat Ketua Panwaslu Garut sembari menanti penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ” kata Abhan, Minggu (25/2/2018).

Menurut Abhan peristiwa yang dimaksud olehnya jadi musibah itu, jadi alat introspeksi diri serta selalu menanamkan nilai-nilai integritas pada deretan pengawas Pemilu. Abhan mengharapkan peristiwa yang berlangsung di Garut, Jawa Barat, tidak digeneralisisir.

Abhan yakini masalah ini keluar atas tingkah personal bukanlah dengan kelembagaan. Bawaslu RI menyatakan pada semua anggotanya mesti dapat menahan keinginannya agar tidak gampang tergoda dengan janji atau pemberian apa pun dari pihak yang terkait dengan sistem demokrasi.

” Anggota penyelenggara Pemilu senantiasa dikelilingi banyaknya godaan yang mengundang selera, ” tutur Abhan.

Abhan juga mengungkap rasa penyesalannya atas insiden ini. Dia memohon pihak penegak hukum dapat mengusutnya dengan selesai.

” Ini jadi keprihatinan kami, ini aksi bikin malu penyelenggara Pemilu, Bawaslu menyerahkan semuanya sistem ke pihak penegak hukum serta minta usut selesai, ” tegas dia.

Masalah sangkaan siapa dalang di balik sangkaan gratifikasi ini, Abhan memohon umum memprioritaskan azas praduga tidak bersalah. Nanti, semuanya hasil penyelidikan juga akan dilakukan tindakan manfaat pengusutan selanjutnya.

Komisi Penentuan Umum (KPU) RI ambil beberapa langkah strategis untuk menindaklanjuti penangkapan komisioner KPU Garut Ade Sudrajat serta Ketua Panwaslu Garut Herie Hasan Basri. Keduanya di tangkap oleh Subdit Kamneg Dikrimum Polda Jawa Barat atas sangkaan terima suap dari pasangan calon (paslon).

” Kami telah dengan resmi memberhentikan sesaat komisioner yang ikut serta dari tugasnya jadi penyelenggara penentuan di daerah itu, ” tutur Arief Budiman, Ketua KPU RI, di Yogyakarta, Minggu (25/2/2018).

KPU RI juga mengolah pelaporan yang berkaitan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk selekasnya disidang serta memperoleh sangsi tegas. Ia juga memohon penegak hukum mengolah masalah ini, tidak cuma untuk penyelenggara pemilu namun juga pihak yang lakukan penyuapan.

” Semuanya stakeholders mesti bersama melindungi sistem ini bersih, mandiri, serta tak akan ada perbuatan-perbuatan yang menciderai sistem pemilu, ” kata Arief.

Ia juga menyatakan dengan tehnis bagian pilkada tidak terganggu. Pasalnya, masih tetap ada empat komisioner yang dapat menggerakkan pekerjaan seperti umum di daerah itu.

Arief menjelaskan KPU Jawa Barat dijadwalkan berjumpa dengan KPU Garut pada Minggu malam hari ini. Maksudnya, untuk lakukan klasifikasi serta pendalaman berkaitan info dan memastikan langkah setelah itu.

Arief menilainya sangkaan tindak penyuapan ini memukul penyelenggaraan pemilu. ” Saya berkali-kali mengingatkan dalam bekerja mesti melindungi integritas serta kemandirian, ” ucapnya.

Walau belum juga dapat dibuktikan, tetapi Arief terasa prihatin lihat urutan peristiwa itu. Menurut dia, keyakinan yang dibuat bertahun-tahun oleh KPU roboh saat itu juga karna dirusak oleh orang.

” Ini peringatan untuk KPU kabupayen kota serta propinsi janganlah ada aksi yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan, dari step awal hingga akhir penyelenggaraan, ” katanya.

Ia memohon deretan komisioner tidak untuk bermain dengan biaya, logistik, perhitungan, rekapitulasi, sistem penetapan pemilu, partai politik, calon kepala daerah, dsb.

Arief memiliki pendapat, mengadakan pemilu itu masalah keyakinan, termasuk juga yakin dengan orang, sistem, serta akhirnya.

” Bila dengan orangnya saja tidak yakin, bagaimana yakin dengan sistem serta hasil, ” kata Arief.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here