PPP Ucap PP P3K masalah Guru Honorer Janganlah Dihubungkan dengan Pemilihan presiden

Jokowi Target Penerima

Presiden Joko Widodo tunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera waktu hadir publikasi Bansos Program Keluarga Keinginan (PKH) Tahun 2019 di Gelanggang Remaja, Jakarta, Senin (3/12).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menerbitkan Ketentuan Pemerintah Nomer 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen Pemerintah dengan Kesepakatan Kerja (PPPK). Perihal ini buka kesempatan seleksi serta pengangkatan buat beberapa kelompok profesional, termasuk juga tenaga honorer yang sudah melebihi batas umur pelamar PNS, menjadi ASN.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi, menjelaskan, ketentuan itu menjadi jalan keluar kebuntuan hukum karena batasan umur 35 tahun buat pelamar CPNS seperti Undang-undang Nomer 5 Tahun 2014 Mengenai ASN.

“Karena, saat UU ASN belumlah direvisi berkaitan umur, jadi tenaga honorer yang usianya diatas 35 tahun nasibnya belum pernah terperhatikan,” kata pria yang akrab Awiek pada Liputan6.com, Senin (3/12/2018).

Pria yang duduk menjadi Komisi II DPR ini memandang pola penyelesaian tenaga honorer adalah hasil bahasan pada Komisi II DPR bersama dengan pemerintah dalam perihal ini Menpan RB, KSP, BKN, ataupun KASN untuk dicarikan jalan keluar.

“Sekurang-kurangnya ada perhatian negara pada mereka yang mengabdi pada negara saat beberapa puluh tahun. Jadi terbitnya PP ini adalah langkah konkrit pemerintahan Jokowi-JK untuk mengusung nasib tenaga honorer,” papar Awiek.

Ia juga minta, proses seleksi P3K ini tidak seketat CPNS. Dan segi pengalaman atau dedikasi kerja harus jadi peniliaian penting. Lebih buat mereka yang berumur diatas 35 tahun serta tidak sangat mungkin kembali jadi CPNS

“Penambahan kesejahteraan buat tenaga honorer yang lolos PPPK, yaitu honor yang di terima kelak sekurang-kurangnya sama juga dengan PNS atau serendah-rendahnya diatas UMR. Sebab terbatasnya biaya negara sesaat waktu tiada uang pensiun. Akan tetapi, demikian sarana kesehatan buat PPPK harus juga dilihat,” jelas Awiek.

Senyum Presiden Joko Widodo atau Jokowi waktu hadir pembukaan Muslim Fashion Festival (Muffest) Indonesia Tahun 2018 di JCC, Kamis (19/4).

Ia mengerti jika rekrutmen tenaga honorer jadi PPPK ini tidak dapat sekaligus juga. Akan tetapi, dianya setahap sesuai dengan potensi keuangan negara serta kami akan lakukan pengawasan supaya penerapan di lapangan.

Awiek ikut memperingatkan, hasilnya cukuplah panjang pada masalah ini, serta optimis ini bukan sebab pemilu.

“Pada elite negara ini semestinya lihat proses bahasan rapat-rapat di Komisi II DPR mengenai penyelesaian tenaga honorer sebelum memberi komentar di publik, hingga tidak selamanya menuding pencitraan ataupun sebab pemilu. Bahasan rapat di Komisi II DPR menyertakan semua fraksi baik simpatisan pemerintah ataupun oposisi,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here