Peringatan untuk Palu, Agar Tragedi Gempa Tak Kembali Berulang

Tragedi Gempa

Warga menyaksikan proses evakuasi Nanang Kosim (20) menggunakan alat berat, yang diduga masih tertimbun di dalam tanah pascagempa dan tsunami Palu di Pantai Talise, Sulawesi Tengah, Senin (8/10).

Warga menyaksikan proses evakuasi Nanang Kosim (20) menggunakan alat berat, yang diduga masih tertimbun di dalam tanah pascagempa dan tsunami Palu di Pantai Talise, Sulawesi Tengah, Senin (8/10).

Kedatangan sosok Winnie the Pooh menerbitkan senyum di bibir sejumlah bocah korban bencana akibat gempa magnitudo 7,4 di Palu. Mereka terlihat gemas dan berebut memeluk boneka beruang madu itu.

“Saya kasihan pada mereka. Jangan sampai bocah-bocah itu trauma,” kata Erna, relawan yang rela menyetir selama 3 jam demi mendatangkan Winnie the Pooh ke Palu.

Sejumlah relawan mengatakan, banyak bocah yang trauma dan tertekan akibat bencana mengerikan yang mereka saksikan. Banyak yang jadi yatim, piatu, atau bahkan keduanya akibat bangunan runtuh dan gelombang tinggi yang menghantam kota.

“Bermain adalah bagian yang sangat penting dari kesehatan dan kesejahteraan psikologis anak,” kata David Bloomer dari Save the Children.

“Hal itu memberi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kembali sensasi normal di dunia yang sama sekali berubah di sekitar mereka.”

Usai gempa dan tsunami pada 28 September, Palu dan sekitarnya tak akan pernah sama.

Hingga kini, kondisi warga Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah masih jauh dari pulih. Badan Nasional Penanggungulangan Bencana (BNPB) bahkan, menilai tanggap darurat belum lagi selesai.

BNPB berkaca pada kondisi terkini di Sulteng. Warga masih takut untuk tinggal di dalam rumah karena gempa susulan tak kunjung berhenti. Selasa 9 Oktober 2018, lindu bermagnitudo 5,1 kembali membuat warga ketakutan.

Hal itu berdampak pada masih tingginya angka pengungsi yang tinggal di tenda-tenda. Menurut data mutakhir BNPB, jumlah pengungsi saat ini yang tetap bertahan di lapangan mencapai 74 ribu orang.

Atas dasar itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyatakan bahwa masa tanggap darurat bencana di Sulawesi Tengah kemungkinan besar akan diperpanjang selama 14 hari ke depan.

“Masa tanggap darurat ini yang berhak untuk memperpanjang adalah daerah, tapi atas supervisi BNPB,” jelas Willem di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Willem mengatakan, BNPB sedang menilai situasi di lapangan. Bila masih ada banyak hal yang belum terselesaikan, maka perlu dilakukan upaya-upaya kedaruratan dan perpanjangan.

Ada lima sektor yang akan ditangani melalui perbaikan darurat, di antaranya perumahan atau permukiman, infrastruktur, fasilitas umum atau sosial seperti sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, kemudian sektor ekonomi, dan lintas sektor bangunan-bangunan milik pemerintah yang rusak.

“Selama dalam keadaan darurat itu kita melakukan perbaikan-perbaikan darurat, contoh seperti rumah sakit provinsi, itu kalau dilihat secara fisik rusaknya ringan sehingga harus diperbaiki segera,” jelas Willem.

Untung saja, dana yang tersedia cukup lumayan untuk penanganan di masa tanggap darurat. Sejak awal, pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah mencairkan dana Rp 560 miliar, dengan janji dana tambahan senilai Rp 500 miliar lagi.

Di luar itu, terdapat pula bantuan yang diserahkan langsung oleh para donatur atau yang dikumpulkan sejumlah yayasan sosial. Sulit memang untuk menghitung jumlah bantuan ini karena tidak melalui pemerintah, namun jumlahnya diperkirakan cukup besar.

Selain donatur Tanah Air, bantuan juga mengalir dari sosok orang kaya dunia. Sosok yang populer disebut crazy rich dan super crazy rich sedunia itu mengaku turut berempati atas apa yang dialami warga Palu dan Donggala.

Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, misalnya, mengulurkan bantuan kepada Palang Merah Indonesia (PMI). Zuckerberg mengatakan berdoa agar Sulteng dan Indonesia bisa bangkit dari dampak bencana. Donasi senilai Rp 15 miliar pun dia sumbangkan.

“Kami ikut memikirkan masyarakat Indonesia yang berusaha pulih dari gempa bumi dan tsunami yang mematikan baru-baru ini. Sebagai bantuan, Facebook menyumbangkan 1 juta dolar AS kepada Palang Merah Indonesia,” tulis Zuckerberg, Kamis 4 Oktober 2018.

Sehari sebelumnya, Kepala Eksekutif Apple, Tim Cook juga menyatakan duka mendalam kepada para korban bencana tersebut melalui akun Twitter-nya.

“Doa kami untuk warga di Sulawesi dan semua warga Indonesia setelah gempa bumi dan tsunami yang begitu merusak. Apple menyumbangkan US$ 1 juta untuk upaya pemulihan bencana dan membantu negara indah tersebu membangun kembali,” ujar bos Apple tersebut seperti dikutip Rabu 3 Oktober 2018.

Langkah serupa diikuti CEO Google, Sundar Pichai. Dia menyumbang US$ 1 juta atau sekitar Rp 15 miliar untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Adapun bantuan itu akan disalurkan melalui Google.org yang memang berfokus pada filantropi.

“Kami berbelangsungkawa mendalam atas gempa dan tsunami di Indonesia. @googleorg dan Googlers (pengguna Google) menyumbang $ 1M untuk mendukung upaya bantuan, dan kami mengaktivasi SOS Alerts untuk menyediakan emergency bagi mereka yang terdampak,” kata Sundar Pichai dalam akun Twitter, Rabu 3 Oktober 2018.

Tak hanya trio CEO tersebut, Ratu Inggris Elizabeth II juga menyumbang sejumlah dana untuk korban bencana Sulteng. Istana Buckingham memastikan bantuan tersebut melalui Komite Kedaruratan Bencana (DEC) untuk membantu korban selamat.

Namun, tidak diketahui berapa besaran jumlah bantuan Ratu Elizabeth, meski hingga kini Komite tersebut telah berhasil menghimpun dana hingga 8 juta poundsterling atau setara dengan Rp 159 miliar.

Dari Asia, Li Ka-shing, orang paling kaya di Hong Kong, baru-baru ini juga mendonasikan dana sebesar US$ 5 juta atau setara Rp 75 miliar utuk membantu korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Bantuan itu dia salurkan melalui CK Hutchison Holdings dengan jumlah $ 2 juta dan Li Ka Shing Foundation sebanyak $ 3 juta yang diberikan lewat Sustainable Development Goal (SDG) Indonesia One.

Di luar bantuan yang bersifat pribadi itu, dana yang tak kalah besar juga datang dari berbagai negara. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, hingga kini total komitmen bantuan asing untuk gempa Palu dan Donggala berasal dari 25 negara sahabat dengan nilai sekitar Rp 220 miliar.

“Ada yang sudah merealisasikan, ada juga yang masih berbentuk pledge (janji),” kata Fachri, akhir pekan lalu.

Kemenlu juga mencatat, negara yang telah memberikan bantuan dalam bentuk uang di antaranya Cina US$ 200 ribu, Korea Selatan US$ 1 juta, Uni Eropa 1,5 juta euro, Venezuela US$ 10 juta (pledge). Lantas Vietnam US$ 100 ribu (pledge), Laos US$ 100 ribu, dan Kamboja US$ 200 ribu, Jerman 1,5 juta euro, dan Australia 500 ribu dolar Australia.

Adapun dari 25 negara, ada 18 yang sudah tercatat merealisasikan bantuannya. Negara tersebut adalah Korea, Jepang, Swiss, Singapura, Cina, Qatar, Turki, India, Spanyol, Vietnam, Malaysia. Selanjutnya, Inggris, Selandia Baru, Australia, Rusia, Pakistan, Denmark, dan Amerika Serikat.

Tentu saja, semua dana itu tak hanya dibutuhkan pada masa tanggap darurat, melainkan juga untuk relokasi dan rekonstruksi. Tahap ini sebenarnya tak kalah berat dibandingkan tanggap darurat.

Pandangan udara Perumnas Balaroa yang rusak dan ambles akibat gempa bumi Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/10). Berdasarkan data Lapan, dari 5.146 bangunan rusak sebanyak 1.045 di antaranya Perumnas Balaroa yang ambles.

Gempa dan tsunami telah mengubah Palu dan Donggala. Ke depan semuanya tak akan lagi sama. Lihat saja di Kota Palu, ada tiga kelurahan yang akan hilang dari catatan, yaitu Petobo, Balaroa dan Jono Oge. Ketiga lokasi itu tak akan lagi dihuni manusia.

Di wilayah yang ditelan lumpur atau likuifaksi itu, pemerintah berencana membangun ruang terbuka hijau dan monumen untuk dijadikan sebagai tempat bersejarah.

“Daerah rawan itu sudah tidak boleh dibangun kembali, oleh karena itu harus direlokasi, dan saat ini Pemda sedang menyiapkan lahan untuk relokasi,” ujar Kepala BNPB Willem Rampangilei di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Willem menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan bagaimana untuk membangun rumah-rumah yang rusak, serta penentuan wilayah untuk relokasi. Menurutnya, daerah seperti di Petobo dan Balaroa tidak mungkin dibangun lagi.

“Kementerian PUPR itu sudah menyiapkan desainnya, begitu sudah dipastikan lahannya di mana akan segera kita bangun,” tutur Willem.

Langkah ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saat mengunjungi wilayah Petobo, Sulteng, Rabu 3 Oktober 2018, Jokowi mengatakan rencananya warga yang berada di daerah rawan gempa direlokasi ke wilayah yang aman.

“Tapi warga diajak bicara agar bisa dipindahkan ke tempat lain. Kita sudah siapkan lokasinya, meskipun 20 kilometer dari sini. Tapi itu tempat-tempat yang dalam jangka panjang aman. Sudah mulai kita identifikasi sedetail itu,” jelas Jokowi.

Harapan itu langsung bersambut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 320 hektare untuk tempat relokasi korban terdampak bencana. Relokasi tersebut ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di daerah sesar gempa, rawan likuefaksi, dan berpotensi bencana lainnya.

“Pemerintah sudah akan menyiapkan tanah kurang lebih 320 hektare di satu tempat,” ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis 4 Oktober 2018.

Kawasan relokasi kemungkinan berjarak sekitar 20 kilometer dari lokasi yang ditempati warga saat ini. Kendati demikian, Puan mengatakan ia sudah meminta para kepala daerah untuk memberi penjelasan kepada warga terkait potensi bahaya jika tetap tinggal di daerah rawan tersebut.

“Kita sudah meminta kepada gubernur, wali kota, bupati, untuk kemudian mengimbau, mengajak bicara seluruh masyarakat yang tinggal di tempat yang memang sudah tidak layak lagi untuk jangka panjang, untuk bisa pindah,” ungkap Puan.

Dia menyebutkan lokasi tersebut sedang dalam proses peninjauan dan menjadi tanggungjawab Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, tim yang dipimpin Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Abdul Kamarzuki, mengidentifikasi lokasi alternatif yang potensial sebagai tempat relokasi.

Lokasi ini nantinya akan dikaji aspek kebencanaannya oleh Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan wilayah tersebut bebas dari bencana. Bencana tersebut meliputi patahan aktif, likuefaksi, longsor, tsunami, banjir, dan mikrozonasi tinggi gempa.

Hasil kajian ini akan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana. Dokumennya akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta infrastruktur pendukungnya oleh Kementerian PUPR.

Dalam memilih lokasi alternatif, ada beberapa kriteria yang dikedepankan. Selain harus bebas dari bahaya bencana, lokasi tersebut juga bukan merupakan sempadan pantai dan sempadan sungai. Selain itu, lokasi alternatif yang akan digunakan juga tidak berada di hutan lindung atau kawasan lain yang memiliki kelerengan lebih dari 15 persen.

Lebih lanjut, kawasan ini juga harus memiliki akses ke sumber air. Di samping itu, penguasaan tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) juga harus sudah berakhir.

Berdasarkan hasil identifikasi sementara, terdapat lima lokasi alternatif yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu di Kecamatan Palu Barat dengan luas 79,30 hektare, dua lokasi di Kecamatan Sigi Biromaru seluas 200 hektare dan 217 hektare dan dua lokasi di Kecamatan Palu Timur dengan luas 57 hektare dan 99,63 hektare.

Dengan semua persiapan relokasi tersebut, bisa dipastikan warga yang sebelumnya menghuni tiga kelurahan di Kota Palu itu bakal tercerabut dari akarnya. Namun, itu adalah solusi terakhir bagi korban gempa yang selama ini tinggal di atas tanah yang tidak stabil.

Pandangan udara memperlihatkan sejumlah bangunan rusak usai dilanda gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). Gempa berkekuatan 7,4 Magnitudo disusul tsunami melanda Palu dan Donggala pada 28 September 2018.

Di lokasi di mana rumahnya pernah tegak berdiri, Musrifah melihat jasad bocah kecil yang tengkurap di antara tabung gas dan tumpukan kayu.

Bocah itu mengenakan kemeja abu-abu gelap dan celana biru kehijauan, sama seperti yang dikenakan Bima Alfarezi, putranya yang berusia 2 tahun, ketika tsunami merebut paksa buah hatinya itu dari tangannya.

“Ibu, aku takut. Takut,” itu kata-kata terakhir Bima yang didengar Musrifah, seperti dikutip dari njherald.com. Setelah itu putranya itu hilang entah di mana.

Musrifah mendekat ke arah korban. Jasad itu sudah bengkak dan terurai. Nyaris tak mungkin untuk mengenali wajahnya. Namun, saat melihat sandal biru di kaki jenazah, ia yakin, itu adalah putranya. Dada perempuan itu sontak sesak. Tangisnya pecah.

Petugas kemudian datang, meletakkan jasad itu ke kantung jenazah dan menutup resletingnya. Kala itu, Musrifah melakukan hal yang ia idam-idamkan selama hampir sepekan: memeluk erat putranya.

Bima adalah salah satu dari 2.000 korban tewas pascagempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Palu dan sekitarnya pada 28 September 2018. Baik oleh dahsyatnya guncangan maupun tsunami yang menerjang.

Sekitar 5.000 korban belum ditemukan, mayoritas terkubur di dalam lumpur yang menyembur saat tanah tiba-tiba terbelah dan goyah akibat likuefaksi. Mereka yang lolos dari maut juga akan merasakan dampaknya. Sekitar 74 ribu orang kehilangan rumah dan terpaksa tinggal di kamp pengungsi. Entah sampai kapan.

Sejumlah ahli mengatakan, musibah di Palu menjadi peringatan akan bencana yang lebih mematikan dan merusak di masa depan.

Seperti dikutip dari TIME, Rabu (10/10/2018), meski perubahan iklim meningkatkan tingkat keparahan bencana alam seperti badai, topan, dan kebakaran hutan, jumlah kejadian gempa dan tsunami tahunan cukup stabil. Menurut data Badan Survei Geologi AS (USGS), jumlah gempa bumi yang parah tetap statis sejak tahun 1900. Namun, kerusakan akibat gempa dan ancaman terhadap kehidupan manusia justru meningkat.

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) yang bermarkas di Belgia menyebut, jumlah bencana alam lebih sedikit terjadi pada tahun 2017. Namun, terjadi peningkatan kerugian ekonomi sebesar 49 persen yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.

Alasannya jelas: makin banyak manusia yang pindah ke kota-kota yang padat dan dikelilingi infrastruktur — jalan, jembatan, dan bangunan — yang bisa menjelma jadi bahaya mematikan saat bencana dan menuntut harga mahal untuk memulihkannya kembali.

“Manusia, infrastruktur, dan kekayaan kini terkonsentrasi ke perkotaan yang kian tak terlindungi di bagian-bagian paling berbahaya di planet ini,” kata Bill McGuire, profesor emeritus Ilmu Bumi di University College London.

Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi bencana tak sepadan dengan pesatnya perkembangnya perkotaan.

Data mencatat, gempa bumi dan tsunami terbukti sangat mematikan, menewaskan hampir 750.000 jiwa selama 20 tahun terakhir, lebih dari peristiwa cuaca ekstrem lainnya, demikian menurut laporan yang akan datang dari Kantor Pengurangan Resiko Bencana PBB atau UN Office for Disaster Risk Reduction.

Kematian terbesar terjadi pada 2004 setelah gempa berkekuatan 9,1 di Samudra Hindia selatan memicu tsunami dahsyat yang menghantam sejumlah pantai di beberapa negara. Terutama di Aceh.

Dalam beberapa kasus, daya tarik kota-kota pesisir ikut memperbesar bahaya.

Banyak kota dibangun di jalur badai tropis atau di samping patahan tektonik. Palu salah satunya.

Kota itu terletak di ujung teluk yang panjang, yang melindungi penghuninya dari badai laut, demikian menurut McGuire.

Namun, teluk tersebut juga berkontribusi melipatgandakan kemampuan merusak tsunami, meningkatkan ketinggian gelombang gergasi, dan memandunya langsung ke permukiman penduduk.

Erosi di sepanjang patahan Palu-Kora, yang membentuk teluk di sekitar Palu, juga memicu likuefaksi — fenomena di mana tanah bergejolak seperti gelombang laut selama gempa terjadi.

Menurut McGuire, likuefaksi adalah peristiwa yang mengerikan. Namun, seharusnya tak mengejutkan.

Survei yang dilakukan Pemerintah Indonesia tahun 2012 menguak bahwa sisi terluar Palu, seperti Petobo dan Balaroa berisiko tinggi likuefaksi. Saat ini permukiman di lokasi-lokasi itu lenyap beserta sejumlah penghuninya.

Wilayah-wilayah terdampak terparah parah di Palu tidak akan dibangun kembali, demikian menurut BNPB. Tujuannya, agar tragedi tak lagi menjelang.

Namun, upaya merekonstruksi wilayah Palu lainnya untuk menghadapi ancaman gempa bumi di masa depan akan jadi sangai mahal.

“Tidak ada jawaban sederhana untuk masalah ini,” tulis McGuire kepada TIME. “Kota-kota itu berada di tempat yang salah.”

Sementara itu, Laura Kong, direktur Pusat Informasi Tsunami Internasional (ITIC) di Hawaii mengatakan, Indonesia telah secara signifikan dan terus menerus meningkatkan sistem peringatan dini tsunami dan kesiapsiagaan bencana. “Terutama sejak tsunami 2004,” kata dia.

Namun, deteksi dini tidak serta-merta memberi kekebalan terhadap potensi bahaya. “Tsunami lokal seperti di Palu dapat menghantam dalam hitungan menit,” tambah dia.

Karena gempa dan tsunami tak bisa dipastikan kapan datangnya, pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakatb bisa jauh lebih efektif daripada peralatan berteknologi tinggi.

“Orang-orang perlu tahu bahwa mereka tinggal di negara rawan gempa…tanah yang berguncang adalah peringatan alami bagi mereka,” kata geofisikawan Jason Patton kepada TIME.

Warga sipil harus tahu kapan harus mengevakuasi diri, bahkan jika peralatan peringatan bahaya gagal berfungsi.

“Bencana alam hanya bisa menjadi malapetaka jika banyak orang yang menjadi korbannya,” tambah dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here