Pemilu Serentak 2019, DPR Satukan 2 Kebijakan Nasional yang Fenomenal

0
5
PEMILU
MAKASSAR – Ketua Komisi II dari DPR RI Zainuddin Amali memberikan penyampaian tentang persiapan Pemilu setentah Tahun 2019 dan memberitahukan paparkan regulasi kepemiluan dan kependudukan pada Rapat Koordinasi Nasional I tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 di daerah Makassar, pada hari Jumat 8 Februari 2019.
Menurut Zainuddin sendiri,  jika di bidang Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi tentang Pemilu telah berhasil ditetapkan sebagai kebijakan yang monumental dengan penyelenggaraan Pemili serentak, baik dengan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun terhadap dengan Anggota MPR, DPD, DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.
Pada pasal 347 UU Nomor 7 Tahun 2019, dikatakan bahwa pemungutan suara Pemilu akan diselenggarakan secara serentak. Dan pada hari itu juga, tanggal, waktu pemungitan suara Pemilu telah ditetapkan keputusannya oleh KPU, yaitu pada tanggal pemungutan suara telah di tetapkan yaitu pada tanggal 17 April 2019.
https://liga388.com/daftar-2/
Selain dari itu, Zainuddin juga mengungkapkan bahwa di bidang Adminitrasi Kependudukan telah ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2014 yang berisi perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang harus dmemberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap sebuah Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang akan dialammi oleh para Penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercipatanya dari nomor identitas tunggal penduduk.
“Dalam pelaksanaan dari Pelimu Serentak 2019 ini, dua kebijakan Nasional yang fenomenal akan kita satukan. Pada Pasal 348 UU Nomor 7 Tahun 2019, telah dikatakan bahwa Pemilihan yang berhak mengikuti pemungutan suara nantinya di TPS haru memiliki kartu tanda penduduk elektronik yang telah terdaftar pada daftar pemilihan tetap di TPS yang bersangkutan. [Pemilik yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik yang telah terdaftar pada daftar pemilihan tambahan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilihan tetap dan daftar pemilih tambahan dan penduduk yang telah memiliki hak pilih],” ucap Zainuddin pada hari Sabtu 9 Februari 2019.
Dengan melakukan kebijakan ini, Zainuddin berharap pemanfaatan KTP elektronik untuk berbagai kepentingan dalam kehidupan berkembangsaan ini dapata terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pencapaian perekaman dan penerbitan dari KTP elektronik saat ini sudah mencapai 97,3 persen dari total wajib KTP elektronik. Maka ini merupakan kinerja yang luar biasa dari jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia.
https://liga388.com/promo/
“Saya mewakili dari Komisi II DPR RI ingin menyampaikan apresiasi dan juga penghargaan untuk Menteri Dalam Negeri khusunya terhadap Dirjen Dukcapil beserta jajarannya, beserta Dinas Dukcapil Provinsi dan juga Kabupaten/Kota. Saya harap anda semua bisa terus meningkatkan kinerja dana semangat pengabdian kepada Bangsa dan juga Negara,” tambahannya.
Zainuddin juga mempertegas bahwa tugas jajaran Dukcapol ke depannya akan semakin penuh dengan tantangan sehingga mereka harus bisa berinovasi agat dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semakin maju pada zaman sekarang ini.
“Bapak Presiden telah berhasil membuat Revolusi 4.0 sebagai roadmap menuju Masyarakat Socienty 5.0. Untuk sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada semua Mentri Dalam Negeri yang telah mencanangkan Dukcapil go Digital pada Rakornas kali ini. Saya juga berharap subtansi go digital yang telah dirumuskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 yang berisi tentang pelayanan Adminitrasi Kependudukan secara Daring dapat untuk segera diimplementasikan,” lanjut Zainuddin.
Zainuddin yang menduduki posisi Ketua Komisi II DPR RI mewakili senua anggotanya mengungkapkan bahwa mereka semua telah siap untuk memberikan dukungannya secara penuh terhadap inovasi-inovasi yang akan membahagiakan masyarakatnya.
“Kami sedang menunggu usulan konkrit dari Kementrian Dalam Negeri yang terkait penerapan ini. Kalu bisa satu sampai dengan dua bulan ini pelayanan Dukcapil sudah harus bisa dilaksanakan berbasis web atau melalui dari kios-kios layanan Dukcapil, sehingga dengan ini masyarakat bisa mengakses pelayanan dari rumah mereka masing-masing atau dari kios layanan yang ada di lingkungan mereka nantinya. Ini merupakan sebuah lompatan besar yang merupakan sebuah inovasi yang solutif untuk membahagiakan masyarakat,” tutup Zainuddin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here