Korupsi Lampu Jalan, Petinggi Pemprov Sulbar Ditahan Kejati Sulsel

Petinggi Pemprov Sulbar Ditahan Kejati Sulsel

Team Penyidik bagian Pidana Spesial Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) sah meredam Kepala Bagian Pemberdayaan Desa pada Tubuh Pemberdayaan Penduduk serta Pemerintah Desa (BPMPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Baharuddin, Jumat 14 Desember 2018.

Baharuddin sendiri menyandang status terduga dalam masalah pendapat tindak pidana korupsi penyediaan lampu jalan tenaga surya di 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 31 Mei 2018.

Di mana project itu memakai biaya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 serta 2017.

“Terduga inisial AB kami tahan saat 20 hari dalam rencana menanti perampungan berkas penuntutan,” kata Andi Faik Nano Hamzah, Kepala Seksi Penyelidikan (Kasidik) bagian Pidana Spesial Kejati Sulsel.

Tidak hanya Andi Baharuddin, awal mulanya Penyidik bagian Pidana Spesial Kejati Sulsel ikut sudah meredam terduga lainnya.

Ia ialah Haeruddin, Direktur CV Binanga yang disebut distributor PT Avecode International atau bertindak sebagai relasi dalam project penyediaan lampu jalan tenaga surya di 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar.

Kedua-duanya diputuskan menjadi terduga berdasar pada surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel (Kejati Sulsel) bernomor: PRINT-231/R.4/Fd.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tarmizi menjelaskan, Andi Baharuddin bertindak mengarahkan beberapa Kepala Desa untuk beli lampu jalan pada CV Binanga dan memfasilitasi pembayaran lampu jalan di Kantor BPMD Kabupaten Polman.

Sesaat Haeruddin bertindak lakukan penjualan lampu jalan tenaga surya di semua desa di Kabupaten Polman tahun 2016 serta 2017.

Perusahaan yang dipakai Haeruddin yaitu CV. Binanga tidak memiliki kwalifikasi tehnis ketenagalistrikan seperti ditata dalam Ketentuan Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral Nomer 35 tahun 2015 mengenai tata langkah perizinan usaha ketenagalistrikan

“Ke-2 terduga bersama lakukan pendapat tindak pidana korupsi hingga diduga merugikan negara,” kata Tarmizi.

Bila dilihat dari segi penawaran. Di mana ada kemahalan penawaran sebesar Rp 2.550.000 per unit. Hingga pada tahun 2016 dengan pembelian sekitar 720 unit lampu jalan, kekuatan kerugian negara jika merujuk di harga penawaran itu sebesar Rp 1.1836.000.000 serta untuk tahun 2017 dengan pembelian sekitar 715 unit lampu jalan, kekuatan kerugian negara sampai Rp 1.823.250.000.

Sesaat dari segi keuntungan yang lumrah berdasar pada masalah 66 ayat 8 Ketentuan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010 mengenai penyediaan barang serta layanan pemerintah yaitu “keuntungan serta cost overhead yang lumrah optimal 15 %”

Real biaya untuk 1 item lampu jalan tenaga surya Rp 18.139.000 per unit, akan tetapi CV. Binanga jual per unit lampu jalan seharga Rp 23.500 per unit hingga ada beda sebesar Rp 2.640.150 per unit. Keseluruhan kekuatan kerugian negara untuk tahun 2016 sebesar Rp 1.900.908.000 serta tahun 2017 sebesar Rp 1.887.707.250.

Selanjut dilihat dari segi harga pembanding. Di mana didapat harga pembanding dari cahaya dunia elektro di Surabaya untuk paket lampu jalan dengan detail yang hampir sama juga dengan paket lampu jalan yang diselenggarakan oleh CV Binanga dengan rata-rata harga sebesar Rp 11.000.000 per unit, ada beda harga yakni sebesar Rp 23.500.000- Rp 11.000.000 = Rp 12.500.000 per unit. Hingga didapat kekuatan kerugian negara untuk tahun 2016 rinciannya Rp 12.500.000 per unit x 720 = Rp 9.000.000.000 serta tahun 2017 rinciannya Rp 12.500.000 x 715 = Rp 8.937.500.000

“Meskipun begitu kita masih bekerjasama dengan BPKP Sulsel untuk memastikan jumlahnya kerugian negara yang tentu,” Tarmizi menandaskan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here