Jadi Saksi e-KTP, Kakak Setnov Mangkir Panggilan KPK

Kakak Setnov Mangkir Panggilan KPK
Kakak Setya Novanto, R Setio Lelono mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (19/12/2017). Setio semestinya di check jadi saksi masalah sangkaan korupsi e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo.

” Hari ini diagendakan kontrol pada R Setio Lelono tetapi yang berkaitan tidak ada, ” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2017).

Kakak dari Ketua nonaktif DPR RI itu, kata Febri, tengah ada diluar negeri s/d 6 Januari 2018. Karenanya, Setio memohon penjadwalan ulang kontrol dianya.

Menurut Febri, kontrol Kakak terdakwa masalah sangkaan korupsi e-KTP Setya Novanto, itu masih tetap berkaitan dengan pencarian kepemilikan perusahaan PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondialindo Graha Perdana.

Meski demikian, dia malas bicara lebih jauh karena Setio belum juga penuhi panggilan penyidik KPK. ” Untuk saksi Setio Lelono saya sangka kelak saja saat yang berkaitan telah datang di sistem kontrol serta kami dapat berikan sebagian info, ” terang Febri.

Anang adalah tersangka ke-5 masalah korupsi project pengadaan ktp elektronik atau e-KTP.

Dua bekas petinggi Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman serta Sugiharto sudah divonis tujuh serta lima th. penjara dalam masalah korupsi project e-KTP.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyebutkan, keduanya dapat dibuktikan korupsi yang merugikan negara sampai Rp 2, 3 triliun. Korupsi oleh Irman serta Sugiharto itu dikerjakan dengan bersama dengan Andi Narogong, Direktur Perum PNRI Isnu Edhi Wijaya, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, serta Ketua DPR Setya Novanto.

Disamping itu, jaksa penuntut umum KPK juga mendakwa perbuatan Setya Novanto sudah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2, 3 triliun.

Jaksa mendakwa politikus Golkar itu dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Th. 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada dakwaan alternatif, jaksa menyangkakannya dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Th. 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setya Novanto didakwa sudah memperkaya sendiri serta orang yang lain dalam masalah e-KTP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here