DPRD DKI Tolak Teken Laporan ‘Janggal’ Keuangan Anies

Laporan 'Janggal' Keuangan Anies

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menampik menandatangan karena terasa terdapat keganjilan dalam laporan yang mencatat bekas biaya sampai Rp13, 1 triliun.

DPRD DKI Jakarta mengambil keputusan tidak untuk menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang diserahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sekian waktu lalu.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menampik untuk menandatangan karena terasa terdapat keganjilan dalam laporan yang mencatat bekas biaya (silpa) Rp13, 1 triliun itu.

” Ini tidak saya tandatangani. Tolong itu dibereskan karena penyerapannya semacam ini. Kok silpa dibesar-besarkan, keinginan digede-gedein? ” kata Prasetio dalam rapat tindak lanjut kajian komisi-komisi pada Raperda mengenai Pertanggung Jawaban Proses APBD Th. Biaya 2017 di Gedung DPRD DKI, Senin (16/7).

Prasetio menilainya bekas biaya yang hampir 2x lipat dari th. semula ini tunjukkan terdapat permasalahan di kelompok SKPD.

Ia memberikan contoh pembangunan 16 puskesmas serta 93 sekolah yang dibatalkan Pemprov DKI hingga biaya yang suda cair dikembalikan lagi.

” Perbaiki dahulu, panggil Pak Gubernur, panggil beberapa SKPD. Saya tidak menghalangi, namun bekas biaya Rp 13, 7 triliun ini 2x lipat dari th. semula, tidak benar ini, ” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus mempertanyakan ketidakcakapan Pemprov DKI mengurus biaya hingga tersisa Rp13, 1 triliun.

Walau sebenarnya, tuturnya, Pemprov DKI memilili banyak tubuh pengkajian biaya serta waktu panjang sebelum saat mengetok APBD.

” Silpa ini mesti zero tolerance. Semuanya SKPD mempunyai tujuh bln. rencana Ini TGUPP banyak ditambah, terdapat inspektorat, serta pengkaji yang mengagumkan, namun bagaimanakah potensi membelanjakan biaya dengan efisien? ” tegas Bestari.

Deretan SKPD yang di pimpin Sekretaris Daerah Saefullah juga tidak berkutik serta terima pelajari itu. Saefullah menyampaikan akan membahas serta mengulasnya kembali bersama dengan beberapa dewan.

Meskipun demikian ia berkilah jumlahnya bekas biaya yang fantastis karena Pemprov DKI dapat mengurus dengan baik.

” Sebenarnya angka ini telah given ini. Contohnya Rp13, 1 triliun terbagi dalam dana transfer Pemerintah Pusat menjadi dana untuk hasil diakhir th. terdapat Rp4, 29 triliun. Serta terdapat pelampauan tujuan pajak Rp2, 2 triliun, ” katanya waktu didapati selesai rapat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here