Deposito Pemprov Disangka Janggal, Gubernur Aher Dilaporkan ke KPK

Deposito Pemprov Disangka Janggal

Ada selisih besar bunga yang di terima Pemprov Jawa Barat dengan bunga pasar. KPK bakal meneliti laporannya.

Dua instansi nirlaba, Beyond Anti Corruption (BAC) serta Perkumpulan Gagasan, menelisik pengelolaan deposito rekening Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Akhirnya, ke-2 instansi itu temukan kejanggalan nilai deposito serta bunga yang didapat propinsi yang di pimpin Ahmad Heryawan dengan kata lain Aher ini selama periode 2016 serta 2017.

Menurut Ketua BAC, Dedi Haryadi, studi yang mereka kerjakan memakai data neraca keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada Kementerian Keuangan. Disana tampak bahwa pada 2016 rata-rata deposito yang disimpan di Bank BJB sebesar Rp 3, 75 trilliun per bln.. Penyimpananan deposito paling besar berlangsung di Juli 2016 yakni Rp 6, 7 trilliun.

Sesaat pada th. lantas, besaran rata-rata deposito yang disimpan Pemerintah Propinsi Jawa Barat naik jadi Rp 3, 97 trilliun per bln.. Mei 2017 adalah bln. dengan jumlah simpanan deposito paling banyak sampai Rp 6, 8 trilliun.

“Data-data official yang tadi yang mendasari studi kami dalam mengkalkulasi simpanan deposito Pemprov Jawa barat, ” kata Dedi saat dihubungi Katadata. co. id, Selasa (12/06). “Karena ada yang janggal jadi kami melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 31 Mei tempo hari. ”

Lantas di manakah kejanggalan dari deposito itu? Menurut Sekjen Gagasan Donny Setiawan, keanehan mencuat dari pernyataan Aher yang sering menginformasikan bahwa jumlah deposito Pemerintah Provisin Jawa barat cuma Rp 1, 5 – 2 trilliun per bln.. Dengan memperbandingkan laporan ke Kementerian Keuangan, ia menilainya info itu sebagai bentuk kebohongan pada umum.

Tidak cuma ini, Donny meneruskan, sampai kini Pemprov mengakui bahwa duit yang didepositokan cuma berbentuk bekas biaya th. pada awal mulanya semata. “Studi itu tunjukkan apabila hal itu tak benar, ” tutur Donny.

Sesungguhnya, tak ada yang salah saat pemerintah daerah menaruh dananya di bank berbentuk deposito. Hal semacam itu didasarkan pada Ketentuan Menteri Keuangan Nomer 53/PMK. 05/2017 perihal Pergantian Ke-2 atas Ketentuan Menteri Keuangan Nomer 3/PMK. 05/2014 perihal Peletakan Duit Negara pada Bank Umum. Tetapi, besarannya bunga deposito yang didapat Pemprov Jawa barat yang janggal.

Dari segi bunga, menurut Donny, Pemprov Jawa barat beroleh imbal hasil Rp 1, 035 trilun pada 2017. Tetapi hitungan BAC serta Gagasan dengan memakai tingkat suku bunga pasar yang cuma 0, 5 % per bln., semestinya nilai bunga yang didapat tidak kian lebih Rp 190, 4 miliar. Disini ada selisih seputar Rp 844, 6 miliar disebabkan ketidaksamaan nilai bunga.

Penjelasan yang paling logis dibalik fenomena itu, Dedi memberikan, yakni Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperoleh tingkat bunga yang sangatlah tinggi. Hasil perhitungan ke-2 instansi ini tunjukkan bahawa bunga yang mereka terima sampai 2, 75 % per bln.. Berarti, itu kian lebih lima kali lipat suku bunga pasar.

Hal semacam ini sebagai sorotan BAC serta Gagasan. Mereka mengira pemberian bunga yang tinggi riskan bakal praktek terlarang seperti gratifikasi serta suap. “Bisa saja Rp 800-an miliar ini terdaftar pada Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD). Namun pengeluarannya, siapa yang dapat mengawasi? ” tutur Dedi.

Terlebih, Pemprov Jawa barat satu diantara pemegang saham di Bank BJB. Mengakibatkan, potensi perseteruan kebutuhan cukup kuat berlangsung, umpamanya intervensi dalam memastikan suku bunga diluar standard pasar itu. (Saksikan juga : Bunga Acuan Naik 0, 5%, Perbankan Pelajari Bunga Deposito serta Credit).

Sampai berita itu di turunkan, Direktur Paling utama Bank BJB Ahmad Irfan belum merespons pertanyaan dari Katadata. co. id. Demikian juga dengan Agus Mulyana. Direktur Kepatuhan serta Manajemen Resiko Bank BJB itu cuma membaca pesan Wahatsap yang di kirim redaksi. Setali tiga duit, Aher juga belum berikan respon.

Disamping itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membetulkan laporan yang di kirim BAC serta Gagasan. Bahan ini di terima Direktorat Pengaduan Orang-orang (Dumas). “Seperti seluruhnya laporan yang di terima KPK, setelah itu bakal dikerjakan pelajari, ” kata Febri pada Katadata. co. id.

Dedi menyampaikan, disebutnya nama Aher dengan cara spesial lantaran tak lepas dari posisi utama gubernur dalam sistem penyimpanan deposito pemerintah propinsi. Karena, Permenkeu Nomer 53 yang tadi dengan cara terang mengatakan kepala daerah mempunyai peran dalam memastikan besaran nominal deposito, periode waktu, beserta bank yang ditunjuk.

“Gubernur adalah petinggi politis yang memastikan bagaiamana biaya itu dikelola. Telah harusnya dia tahu pengelolaan dana deposito punya Pemprov Jawa barat itu, ” tutur Dedi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here