Apakah Ada Dukungan Bantuan Dari Negara Lain Pada Pencalonan Presiden 2019 ?

Apakah Ada Dukungan Bantuan Dari Negara Lain Pada Pencalonan Presiden 2019 ?
Apakah Ada Dukungan Bantuan Dari Negara Lain Pada Pencalonan Presiden 2019 ?

Dalam waktu kurang dari sebulan, pemilih Indonesia akan menuju ke tempat pemungutan suara. Debat presiden pra-pemilihan keempat antara Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan penantang Prabowo Subianto berlangsung pada hari Sabtu, 30 Maret. Putaran debat keempat berfokus pada pertahanan dan kebijakan luar negeri. Sepanjang periode kampanye, para pengamat dan berbagai artikel berita telah meramalkan bahwa masalah kebijakan luar negeri akan menonjol selama kampanye dan debat presiden. Setelah debat presiden keempat tentang pertahanan dan kebijakan luar negeri, kita sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang, dan tidak, menonjol.

Sementara memahami posisi politik luar negeri para kandidat presiden membantu pemilih Indonesia dan negara-negara lain mengukur lintasan masa depan Indonesia di arena internasional, pertanyaan lain yang sama pentingnya dan lebih luas di sini adalah: Sejauh mana kebijakan luar negeri berpengaruh terhadap pemilih dalam pemilu Indonesia tahun 2019?

Agar kebijakan luar negeri mempengaruhi pemilihan, beberapa ilmuwan politik seperti John Aldrich dan lainnya menyarankan bahwa ada tiga kondisi yang perlu ada. Pertama, pemilih harus memiliki sikap yang stabil dan koheren tentang kebijakan luar negeri. Kedua, publik harus dapat mengakses sikap-sikap ini ketika mereka memilih. Ketiga, para kandidat harus menjunjung tinggi platform kebijakan luar negeri yang berbeda atau kontras sehingga para pemilih dapat menggunakan sikap mereka yang mapan untuk membedakan antara para kandidat.

Penelitian bertahun-tahun tentang kebijakan luar negeri dan opini publik di negara-negara demokrasi Barat seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa publik cenderung memiliki sikap yang stabil dan koheren tentang kebijakan luar negeri. Stabilitas opini publik diperiksa dengan menggunakan pertanyaan berulang oleh banyak organisasi penyatuan. Meskipun opini publik berubah, perubahan seperti itu dipicu oleh perubahan dalam lingkungan internasional.

Apakah kita mengamati tren yang sama di Indonesia? Mengingat kurangnya penelitian survei deret waktu tentang opini publik Indonesia tentang masalah kebijakan luar negeri utama, sulit untuk berdebat secara meyakinkan apakah pemilih Indonesia memiliki sikap yang stabil atau koheren terhadap kebijakan luar negeri. Namun, ada survei opini publik yang tersedia yang memberi kami gambaran umum tentang pandangan Indonesia. Berdasarkan survei opini publik dari outlet berita utama dan organisasi pemungutan suara, ada alasan untuk meragukan arti penting indikator-indikator tersebut ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu di Indonesia.

Misalnya, mengenai masalah masuknya pekerja asing, survei oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sekitar 70 persen responden bereaksi negatif terhadap kehadiran pekerja asing. Namun, survei lain menunjukkan bahwa hanya 27,8 persen orang Indonesia peduli dengan masuknya pekerja asing dan berpikir bahwa mereka membahayakan kedaulatan negara.

Bagaimana dengan masalah keamanan nasional? Salah satu masalah kebijakan luar negeri utama yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah kebangkitan Cina dan status kehadiran AS di kawasan tersebut. Berdasarkan Survei Sikap Global, lebih dari separuh responden Indonesia memandang kekuasaan dan pengaruh A.S. sebagai ancaman. Gelombang ketiga dari Survei Barometer Asia yang dilakukan dari 2010-2012, menunjukkan bahwa ada pandangan yang lebih positif dari Cina. Selanjutnya, dari tahun 2002-2005, Indonesia termasuk di antara beberapa negara yang memiliki pandangan paling tidak menguntungkan terhadap kebijakan luar negeri. Berkenaan dengan Cina, survei oleh Pew menunjukkan bahwa perasaan terhadap Cina secara konsisten menguntungkan di Indonesia antara tahun 2002-2007

Berdasarkan pemeriksaan singkat terhadap dua masalah kebijakan luar negeri utama ini, tampaknya bukti tentang apakah masyarakat memiliki pandangan yang konsisten beragam. Jika pendapat pemilih Indonesia tentang kebijakan luar negeri tidak koheren, maka lebih sulit bagi kedua kandidat untuk membujuk pemilih untuk datang ke pihak mereka.

Sejauh menyangkut persyaratan kedua, jika publik Indonesia memiliki sikap terhadap kebijakan luar negeri, mereka harus dapat mengakses sikap tersebut untuk mengekspresikannya dalam suatu pemilihan. Dengan kata lain, mereka harus menyadari perspektif mereka sendiri tentang masalah internasional. Karena pemilih adalah orang-orang yang sibuk dan cenderung berfokus pada masalah-masalah yang lebih dekat dengan rumah, mereka cenderung meninggalkan kebijakan luar negeri kepada para pembuat kebijakan asing utama dan bergantung pada isyarat mereka untuk memahami masalah-masalah internasional. Beberapa cendekiawan dari opini publik menunjukkan bahwa media dan pembuat kebijakan asing kunci membantu pemilih untuk mengakses pandangan mereka terhadap berbagai isu internasional. Media berita dan wacana elit mengarahkan orang untuk memperhatikan isu-isu tertentu (priming) dan memaksa publik untuk memikirkan isu-isu kebijakan luar negeri dengan cara tertentu (framing).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here